Fayakhun Andriadi Peduli Persoalan Batas Negara
Persoalan batas negara memang masih menjadi problem hingga
hari ini. Padahal persoalan tersebut sudah muncul dari dulu. Pada tahun 2011, Fayakhun Andriadi, Ketua DPD Partai
Golkar DKI Jakarta juga sudah membahas hal tersebut. Ia mengatakan bahwa
persoalan perbatasan wilayah NKRI dengan negara lain merupakan masalah yang
sangat sensitif dan perlu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah.
Berbagai kekurangan dan kendala yang ditemukan di lapangan
seperti minimnya akses transportasi, infrastruktur dan juga keterbelakangan
roda perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan semakin membuat adanya
kesenjangan yang begitu jauh antara warga negara Indonesia dengan warga negara
lain.
Ia menyarankan pemerintah untuk membentuk Daerah Otorita
Khusus yang memiliki kewenangan untuk meningkatan roda perekonomian wilayah
tersebut. “Dalam jarak yang begitu dekat sangat jelas terlihat perbedaan yang
mencolok antara kondisi wilayah NKRI dengan negara lain,” kata dia.
Dia mencontohkan, realita masyarakat perbatasan Kalimantan
Timur dengan Malaysia. “Mereka lebih condong berdagang di wilayah Malaysia dan
mempergunakan mata uang Ringgit Malaysia dan juga bisa jadi mereka lupa akan
nilai uang rupiah kita,” kata dia.
Sementara itu, DPD akan mendorong perubahan kelima UUD 1945
agar mencantumkan batas wilayah negara RI. Selama ini, ia menjelaskan, batas
wilayah negara RI yang tercantum di peta masih menjadi polemik. Kondisi ini
berimplikasi pada minimnya eksplorasi eksekutif dan legislative untuk
memasukkan batas wilayah kita itu dalam konstitusi. “Selama ini kan tidak ada
batas negara kita itu, dan itu kan aneh,” ujar Fayakhun
Seyogianya, kata Fayakhun,
persoalan perbatasan menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat. Jika
melihat upaya pemerintah dalam membangun diplomasi dengan negara lain, maka
langkah yang ditempuh adalah dengan membuka Kedutaan Besar di negara lain. Dan
juga ketika ingin mengembangkan hubungan perekonomian, pemerintah membangun
Konsulat Jenderal di negara lain.
Sementara itu, Dhani meminta pemerintah pusat untuk mengubah
pola pendekatan penanganan daerah perbatasan RI. Seharusnya, bukan pendekatan
keamanan yang dikedepankan, tetapi juga perlu memperhatikan pendekatan
kesejahteraan.
“Daerah perbatasan itu selalu dianggap yang punya tantangan
secara militer. Itu memang betul di satu sisi tapi yang tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat di sana,” tandas Dhani.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Sutrisno mengakui, penanganan wilayah perbatasan setelah 65 tahun Indonesia
merdeka belum maksimal. Selama ini, penanganan wilayah perbatasan tersebut
masih bersifat parsial. “Masing-masing lembaga masih jalan sendiri-sendiri
termasuk dalam penanggulangan dananya masih minta sendiri-sendiri,” ujarnya.
Karena itu, dia meyakini, lahirnya BNPP, penanganan dan
pengelolaan wilayah perbatasan semakin membaik. BNPP yang melibatkan 34
Kementerian dan Lembaga ini akan melakukan pengelolaan batas wilayah baik darat
maupun laut secara terkoordinasi dengan melibatkan DPD.
Komentar
Posting Komentar