Fayakhun Andriadi: Karakter Dasar Internet (bagian 6)



Fayakhun Andriadi adalah salah satu politisi muda Partai Golkar yang memiliki kompetensi spesifik di bidang teknologi infromasi. Saat ini, Fayakhun dipercaya menjadi ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi wakil rakyat dua periode berturut-turut sejak tahun 2009 sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari dapil 2 yang dikenal sebagai dapil neraka bagi Partai Golkar. Tidak hanya pernah berkuliah di jurusan komputer, ia juga tercatat juga pernah menjadi dosen di jurusan elektro fakultas teknik Universitas Negeri Semarang. Sampai saat ini, di sela-sela kesibukannya sebagai anggota dewan, masih menyempatkan diri untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Tentu saja dalam konteks membangun kesadaran masyarakat berdasarkan bidang yang digelutinya.
Dalam salah satu bukunya yang berjudul “Demokrasi di Tangan Netizen”, Fayakhun Andriadi pernah mengungkapkan mengenai sifat bawaan internet. Dalam pandangannya, internet berpotensi untuk menjadi alat yang efektif untuk menjadi alat penguat demokrasi. Internet diyakini memiliki sifat bawaan yang membuatnya mudah untuk bisa menjadi kolaborator bagi terciptanya iklim pemerintahan masyarakat yang demokratis.
Lebih lanjut, Fayakhun menilai bahwa terdapat 9 (sembilan) karakter dasar internet yang cocok dengan prinsip dengan prinsip demokrasi. Dalam tulisan kali ini akan dibahas karakter berikutnya dari 6 (enam) karakter yang sudah dibahas pada 5 (lima) artikel sebelumnya. Mengutip dari Leslie David Simon (2003), karakter dari internet yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:
Karakter ketujuh, internet memiliki kekuatan untuk mengubah cara pemerintah menjalankan kegiatannya. Internet memilikikekuatan memaksa pemerintah-pemrintah untuk memperbarui diri dan menjadi leih demokratis dalam prosesnya. Hal ini dilakukan oleh internet melalui dua cara: keterbukaan dan akses. Informasi yang disajikan pemerintah secara online bersifat transparan dan mudah untuk diakses oleh seluruh warga negara, dan tidak mengalami penyensoran oleh para aparaturnya. Dengan kata lain, pemerintahan yang memiliki motif menyembunyikan sesuatu dari publik tentu akan sangat mengkhawatirkan kekuatan internet.
Namun masalahnya, hal di atas terjadi dalam pemerintahan yang menerapkan sistem elektronik. Bagaiamana dengan neagra yang tidak menerapkan sistem itu, apakah juga akan merasakan implikasi transparansi dan akses? Ada dua jawaban. Pertama, semua pemerintahan di dunia sedang bergerak menuju pemerintahan elektronik. Kedua, para pemimpin di negara otoriter akan kesulitan menghadapi tekanan finansial yang menuntut mereka untuk melegalisasi transaksi pemerintah secara online.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fayakhun Andriadi, Politik yang Amanah

Ketimpangan Ekonomi dalam Pandangan Fayakhun Andriadi