Fayakhun Bicara Tanggung Jawab Rakyat Pasca Pilpres 2014

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, mengungkapnya apresiasinya terkait kesuksesan Pilpres 2014. Meski demikian, Fayakhun mengingatkan bahwa masih ada tanggungjawab yang diemban oleh masyarakat. Fayakhun menulis : 

“Pemilu 2014 sudah selesai dilaksanakan dengan sukses. Namun ini baru garis start. Setelah ini, tanggungjawab demokratis yang tak kalah beratnya menanti rakyat Indonesia, yaitu mengawal, menjaga, mengkritisi dan mengawasi pemerintah terpilih. Siapapun presiden yang terpilih, menjadi tanggungjawab rakyat Indonesia untuk mengawasi agar janjinya direalisasikan menjadi bukti, visinya diturunkan menjadi aksi, misinya diwujudkan dalam realisasi. Tanggungjawab ini harus dilaksanakan rakyat hingga Pemilu 2019 nanti. Pemilu 2019 menjadi garis finish bagi pemilu 2014, tapi sekaligus juga menjadi garis start bagi Pemilu 2024.”

Terkait dengan tanggungjawab ini, Fayakhun berharap agar masyarakat turut aktif mengawal demokrasi. Ada celah yang harus diisi masyarakat yang ia sebut sebagai proses “diskursus” sebagaimana yang diteorikan oleh Jurgen Habermas. Fayakhun menulis : “diskursus adalah sebuah kondisi dimana warga negara saling mengekspresikan aspirasi, persepsi, atau opininya tentang negara. Mereka dapat mengkritik dan tidak setuju dengan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Juga sebaliknya, mereka dapat mendukung sebuah kebijakan. Warga negara dapat secara bebas menilai dan mengemukakan pendapat mereka tanpa ada tekanan.”

“Jika ada kebijakan pemerintah yang tidak disetujui, seorang warga negara dapat secara leluasa mengkritik dan menolaknya. Bahkan, mereka dapat menggalang dukungan dalam bentuk petisi. Sebaliknya, warga negara yang setuju dengan kebijakan tersebut juga dapat menyampaikan persetujuannya tersebut, dan menggalang dukungan publik,” lanjut Fayakhun.

Tradisi diskursus ini begitu penting sehingga harus berjalan dengan baik. Fayakhun menilai, diskursus yang berjalan baik akan mendatangkan dua keuntungan. “Pertama, negara (pemerintah) tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan dalam sistem kenegaraan. Negara hanyalah salah satu sistem diantara berbagai sistem lainnya. Ketika pemerintah tidak menepati janjinya, rakyat tidak lantas hilang harapan. Mereka dapat menggunakan jalur diskursus menagih janji terhadap pemerintah. Ketika kebijakan negara bertolak belakang dengan yang dijanjikannya dulu saat kampanye, maka jalur diskursus dapat digunakan oleh rakyat untuk menolaknya.”

“Kedua, pemilu tidak menjadi satu-satunya cara rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ikut serta dalam diskursus menjadi bentuk partisipasi lain dari rakyat dalam demokrasi. Melalui jalur diskursus, rakyat mengontrol, mengawasi, mengkritik, menolak, atau menyetujui kebijakan yang ditempuh pemerintah. Berdasarkan logika ini, maka ketika warga negara sudah menggunakan hak suaranya pada pemilu, itu baru awal dari penunaian tanggungjawab demokratisnya. Pemilu baru garis start. Setelah memilih pada pemilu, rakyat akan terus melanjutkan tanggungjawab demokratisnya dengan cara terlibat dalam diskursus. Ini dilakukan terus menerus hingga sampai pada garis finish berupa pemilu selanjutnya,” pungkas Fayakhun.